Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono |
Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat TB Silalahi membeber penyebab insiden penghadangan rombongan DPP Demokrat di Bandara Baabullah, Ternate,
Maluku Utara, Kamis pagi 24 Mei 2012 lalu. Insiden itu menjadi ramai karena di dalamnya ada Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga putra Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut TB, Komisi Pengawas telah mencermati insiden itu serta menelusuri pemicunya. Rupanya, hal itu sambungan dari kisruh Musda DPD Demokrat Maluku Utara.
Kurangnya komunikasi antara DPP dengan DPD Maluku Utara diduga menjadi pemicu. Sehingga Surat Keputusan DPP gagal ditafsirkan secara tuntas.
Maluku Utara, Kamis pagi 24 Mei 2012 lalu. Insiden itu menjadi ramai karena di dalamnya ada Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono yang juga putra Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut TB, Komisi Pengawas telah mencermati insiden itu serta menelusuri pemicunya. Rupanya, hal itu sambungan dari kisruh Musda DPD Demokrat Maluku Utara.
Kurangnya komunikasi antara DPP dengan DPD Maluku Utara diduga menjadi pemicu. Sehingga Surat Keputusan DPP gagal ditafsirkan secara tuntas.
"Kepemimpinan Ketua DPD Maluku Utara, meski berhasil membina partai di daerah itu, walau sulit, kelihatan ketua DPD tidak bisa mengendalikan pendukungnya sehingga terjadi insiden. Cara seperti itu membuat partai kami di daerah kurang well organize," kata TB Silalahi, Minggu 27 Mei 2012.
TB mencontohkan, keputusan Ketua DPD Maluku saat menonaktifkan lima ketua DPC Demokrat dinilai tidak menempuh prosedur yang benar sesuai AD/ART. "Sebenarnya masalah di Maluku Utara sederhana, tapi bisa juga besar," kata dia.
Kaitannya dengan DPP Demokrat, TB mengungkapkan ada dua SK yang dikeluarkan DPP terkait pelaksanaan Musda di propinsi itu. Yakni, SK nomor 194 dan SK nomor 197.
"Surat pertama menunjuk pelaksana Musda itu adalah Ketua DPD. Surat kedua, selain Ketua disebut nama Sekretaris DPD dan Ketua Bidang Organisasi. Sehingga terbentuk dua penafsiran, dua kepengurusan musda itu. Mereka coba koordinasi dengan DPP tapi tidak berhasil," beber TB. Sebab itu, Komwas akan memanggil pengurus DPP terkait, serta pihak-pihak di DPD Maluku Utara untuk memverifikasi kebenarannya seperti apa.
"Polanya yang kami temukan bahwa ada dua surat. Kenapa ada dua surat? Karena dari DPP, surat yang kedua itu bersifat teknis. Diterjemahkan seakan-akan ada dua penyelenggara. Kami klarifikasikan," ujar dia.
TB menilai, adanya dua SK itu yang memicu insiden. "Justru itu yang jadi insiden, kenapa ada dua penyelenggara musda. Jadi terjadi dua ini karena ada dua
calon jadinya. Jadi tentu penyelenggara yang kedua ini juga punya calon sendiri untuk Ketua DPD yang pertama merasa kok ada dua penyelenggara mereka emosi," ujar TB.
0 comments:
Post a Comment